drg. Putih Sari : Mereka Bisa Memutus Rantai Stunting !

“Jangan sampai karena pemahaman yang tidak tepat, banyak ibu-ibu yang memberikan makan tanpa ada gizi yang benar,” 

drg Putih Sari, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra 

 

PURWAKARTA- Berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Jumat (29/9/23), anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra drg. Puith Sari kembali melaksanakan “Promosi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus”.

Kegiatan yang digelar di Gedung Joglo Belawan, Kp. Sukarata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta itu, dihadiri lebih dari 200 orang.

“Sejatinya, ujung tombak pencegahan stunting di masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Karenanya pemahaman terkait stunting ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat,” kata Putih Sari.

Dengan memahami stunting, sambungnya, masyarakat dapat mengetahui bagaimana memperlakukan diri mereka sendiri, anak-anaknya, keluarganya sehingga rantai stunting ini bisa terputus.

Terkait besarnya peran kader posyandu di masyarakat, Putih Sari meminta agar perhatian terhadap kader posyandu terus ditingkatkan. Disebutkannya, kinerja kader posyandu semakin hari semakin dituntut lebih banyak lagi.

“Apalagi hari ini ada permasalahan stunting. Yang mana, peran kader posyandu terhadap penurunan stunting juga sangat penting karena mereka juga turut mengawal serta mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

 

(Putih Sari : Pola asuh kepada anak-anak mereka, terutama dari sisi perhatian dan gizinya harus benar-benar terpenuhi.)

 

Ke depan, lanjut dia, posyandu akan diformalkan secara kelembagaan karena selama ini statusnya berupa pemberdayaan masyarakat di bawah puskesmas. Sehingga, programnya pun turunan dari puskesmas.

“Wacananya posyandu ini akan diformalkan. Sedang disusun regulasinya. Nantinya secara anggaran punya nomenklatur. Langsung dari APBN tak lagi bergantung dari APBD,” ucap Putih Sari.

Dirinya pun berpesan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk memperhatikan pola asuh kepada anak-anak mereka, terutama dari sisi perhatian dan gizinya harus benar-benar terpenuhi.

“Jangan sampai karena pemahaman yang tidak tepat, banyak ibu-ibu yang memberikan makan tanpa ada gizi yang benar,” kata Putih Sari.

Senada disampaikan Sekretaris BKKBN Provinsi Jawa Barat Irfan Indriastono. Dirinya mengapresiasi dukungan Anggota Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari terhadap percepatan penurunan stunting.

Disebutkan Irfan, BKKBN telah menginisiasi berbagai program sebagai percepatan penurunan angka stunting. Di antaranya, menginisiasi perekrutan tim pendamping keluarga yang bertugas untuk mendampingi keluarga berisiko stunting.

“BKKBN juga telah menginisiasi secara formal pembentukan tim percepatan penurunan stunting di semua level wilayah. Yakni, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga ke atas,” ujar Irfan.

BKKBN juga, lanjutnya, telah menginisiasi kegiatan audit stunting ketika terjadi kasus stunting di suatu wilayah. Di mana audit stunting itu diperhatikan, dilihat, dianalisis oleh para pakar dan ahli di bidangnya masing-masing. Sehingga, bisa menjadi praktik baik untuk bisa mencegah kejadian stunting di wilayah tersebut.

 

(Irfan Indriastono : BKKBN telah menginisiasi kegiatan audit stunting ketika terjadi kasus stunting di suatu wilayah.)

 

“Terkait dengan dukungan, BKKBN juga telah meluncurkan program DAK Sub Bidang KB, bantuan operasional KB yang memang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan KIE stunting di level desa dan kecamatan,” ucapnya.

Lebih lanjut Irfan mengungkapkan, intervensi stunting sejatinya telah dilakukan sejak 2018 lalu. Namun, BKKBN baru turut andil di dalamnya setelah diterbitkannya Perpres No. 72 Tahun 2021 yang menetapkan BKKBN menjadi koordinator pelaksana. Sehingga, peran BKKBN terhadap penurunan stunting efektif mulai 2021.

“Saat ini angka stunting di Jawa Barat masih berada di angka 20,4 persen dan harapan Presiden PP ada 2024 nanti angkanya turun menjadi 14 persen,” ucap Irfan mengungkapkan.

Pihaknya pun berharap pada 2023 ini akan keluar data stunting dalam bentuk survey kesehatan Indonesia. “Mudah-mudahan angka stunting di Jawa Barat bisa turun dari 20,4 menjadi 17-18 persen. Dan, pada 2024 bisa menjadi 14 persen sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Irfan juga mengungkapkan, stunting di Kabupaten Purwakarta masih di angka 21,8 persen atau angkanya masih di atas Jawa Barat. “Karenanya, kami akan terus melakukan promosi KIE semacam ini di beberapa titik lagi di Kabupaten Purwakarta,” ujar Irfan.(Bobotoh.ID/HR-bkkbn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *