“Stunting menjadi masalah bersama, itulah mengapa bagi saya isu stunting itu harus diurus oleh semua dinas yang ada dalam kepemimpinan saya. Dan satu PNS jadi bapak asuh anak stunting, sehingga jika 800.000 anak stunting ini bisa diurus oleh 800.000 PNS, maka kita bisa lihat dua tahun kedepan akan seperti apa Provinsi Jawa Barat”
Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membuka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, (14/2).
Ridwan Kamil meminta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Jawa Barat untuk menjadi orang tua asuh anak stunting. Langkah ini diambil untuk mempercepatan penurunan stunting di Jawa Barat yang saat ini masih terdapat sekitar 800 ribu anak. Di sisi lain, Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas keberhasilan Jawa Barat dalam menurunkan angka prevalensi stunting dari 24,5 persen pada 2021 menjadi 20,20 persen pada 2022.
Hadir pada kegiatan tersebut antara lain Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Eni Gustina, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Syarifah Liza Munira, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Marsudijono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Sumasna, para wakil bupati dan wali kota sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten dan kota se-Jawa Barat, para kepala kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi Bangga Kencana se-Jawa Barat, dan mitra terkait lainnya.
“Jawa Barat sudah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam penanganan stunting. Ini bisa diketahui dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, di mana prevalensi stunting Jawa Barat turun dari 24,5 persen 2021 menjadi 20,20 persen. Kinerja Jawa Barat ini yang terbaik di antara provinsi besar di Indonesia. Apresiasi kami untuk semua pihak yang terlibat dalam upaya penurunan stunting ini,” kata Ridwan Kamil dalam sambutan yang kemudian disampaikan kembali saat memberikan pernyataan pers usai acara.
Meski prevalensi menurun, Gubernur menilai jumlah absolutnya masih tinggi. Ini bisa dipahami karena jumlah penduduk Jawa Barat merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Untuk mempercepat penurunan stunting, Ridwan Kamil meminta seluruh PNS di Jawa Barat untuk menjadi orang tua asuh stunting. Dia menyampaikan apresiasi kepada Kota Tasikmalaya yang sudah terlebih dahulu mengeluarkan kebijakan kewajiban menjadi orang tua asuh stunting bagi para PNS.
“Stunting menjadi masalah bersama. Itulah mengapa dalam kepemimpinan saya isu stunting itu harus diurus oleh semua dinas. Bukan hanya oleh Dinas Kesehatan atau DP3AKB. Saya juga ingin memberikan terobosan agar setiap PNS menjadi orang tua asuh anak stunting. Dengan begitu, 800 ribu anak stunting diurus oleh 800 ribu PNS. PNS di lingkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada sekitar 30 ribu orang. Saya minta seluruh PNS di luar Pemerintah Provinsi turut jadi orang tua asuh. Jika ini dilakukan, kita bisa lihat dua tahun ke depan akan seperti apa Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil.
Menurutnya, PNS sengaja dipilih karena itulah profesi paling stabil dari sisi penghasilan atau kesejahteraan. Ini berbeda dengan profesi lain yang sangat bergantung pada situasi ekonomi atau wabah seperti Covid-19 lalu. PNS tidak mengalami pengurangan gaji atau penyesuaian pendapatan akibat pandemi.
Ridwan Kamil melanjutkan, kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan ukuran penting bagi kemajuan sebuah negara. Karena itu, jika Negara Indonesia ingin menjadi negara adidaya, maka salah satu syaratnya adalah terbebas dari masalah stunting. Terlebih selama periode bonus demografi, SDM berkualitas merupakan kunci utama. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai besarnya jumlah usia produktif tidak diiringi dengan kualitas. Tanpa kualitas, jumlah usia peoduktif yang besar hanya akan menjadi beban bagi negara.
“Ada tiga syarat utama untuk menjadi negara adidaya. Pertama, demokrasi damai dan kondusif, di mana sosial politik harus kondusif. Kedua, ekonomi yang tumbuh minimal 5 persen. Modalnya, kita harus mengusai ekonomi. Ketiga, tidak boleh ada stunting di dalam generasi kita. Kita harus menciptakan generasi kompetetif dan bebas stunting,” tegas Gubernur.
Ridwan Kamil juga secara khusus menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan kependudukan di Jawa Barat. Terutama atas keberhasilan menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dan laju pertumbuhan penduduk. Merujuk pada hasil Sensus Penduduk 2020, Jawa Barat tercatat TFR 2,11 dan LPP 1,34 persen.
“TFR 2,11 ini menunjukkan angka ideal. Artinya, setiap perempuan selama masa reproduksinya melahirkan dua anak. Hanya sedikit yang lebih dari dua anak. Ini ideal. Kurang dari dua juga kurang bagus karena akan memicu ketidakseimbangan seperti halnya di Jepang, di mana di sana mulai kekurangan penduduk akibat orang Jepang tidak mau punya anak,” ungkap Gubernur. (Heru/bkkbn)